BIDANG PERSANDIAN
BIDANG PERSANDIAN MERUPAKAN BIDANG YANG MENGELOLA URUSAN PERSANDIAN, TUGAS DAN FUNGSINYA ADALAH MENJAGA KEAMANAN INFORMASI
MILIK PEMERINTAH DAERAH. SESUAI DENGAN AMANAT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, URUSAN PERSANDIAN TERMASUK
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR. DALAM PARADIGMA LAMA PERSANDIAN HANYA MENGURUSI KEAMANAN INFORMASI RAHASIA MILIK PEMERINTAH,
NAMUN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEHINGGA PEMERINTAH LEBIH TRANSPARAN DALAM HAL KETERBUKAAN INFORMASI
MENYEBABKAN TUGAS DAN FUNGSI PERSANDIAN MENJADI LEBIH LUAS YANG TIDAK HANYA MENGURUSI KEAMANAN INFORMASI RAHASIA TAPI BERTAMBAH
MENJADI PENJAMINAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH DARI SEGI KERAHASIAAN, KEUTUHAN DAN KETERSEDIAAN INFORMASI MILIK
PEMERINTAH DAERAH. HAL INI DIDUKUNG DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR PEMBINA TEKNIS PERSANDIAN YAITU LEMBAGA SANDI NEGARA MENJADI BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN ANTARA LEMBAGA SANDI NEGARA, DIRJEN KEAMANAN INFORMASI DAN ID-SIRTI KEMENTERIAN KOMINFO.
SAAT INI URUSAN PERSANDIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TERSTRUKTUR PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN DIKARENAKAN TERGABUNG DALAM RUMPUN TERKAIT INFORMASI BERSAMA URUSAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN INFORMATIKA, URUSAN STATISTIK.
PERSANDIAN TERSTRUKTUR PADA DINAS KOMINFO-SP MENJADI SEBUAH BIDANG YANG DISEBUT BIDANG PERSANDIAN YANG MEMBAWAHI SEKSI TATA KELOLA
PERSANDIAN, SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI DAN SEKSI EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN. LAYANAN BIDANG
PERSANDIAN SAAT INI TERDIRI DARI LAYANAN PENGELOLAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK, LAYANAN ADUAN SIBER, LAYANAN JARING KOMUNIKASI SANDI DAN
LAYANAN IT SECURITY ASSESMENT SERTA MENYEDIAKAN LAYANAN PENGAMANAN SINYAL DAN COUNTER SURVEILLANCE.